APBD BTT Minus, Pemko Palangka Raya Butuh Uluran Tangan Pusat.

Palangka Raya – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memburuhkan anggaran besar dan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sudah minus.

Hal itu karena elnino tahun ini berlangsung lama, sehingga penangananya berbulan-bulan mulai menguras kemampuan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, ungkap Kepala Badan Penanganan Bencana Daerah Kota Budi, Kamis (24/9/2026).

Ia berharap uluran tangan Pemerintan Pusat, sebagaimana janji Wapres saat berkunjung di wilayah ini sebelumnya.

Hal yang sama disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Arbert Tombak bahkan menyebut kondisi APBD semakin berat dan terancam minus memasuki awal Oktober 2026.

“APBD kita sudah tidak mampu lagi. Sebenarnya sampai awal Oktober APBD kita sudah minus,” kata Arbert, Rabu (30/9/2026).

Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya beban anggaran yang harus ditanggung Pemko Palangka Raya untuk penanganan karhutla sejak status tanggap darurat ditetapkan pada Juni 2026.

Selama berbulan-bulan, APBD menjadi salah satu sumber utama untuk menopang berbagai kebutuhan operasi di lapangan. Mulai dari dukungan pemadaman hingga operasional personel yang terlibat dalam penanganan karhutla.

“Namun, panjangnya masa penanganan membuat kebutuhan anggaran terus berjalan. Sementara kemampuan keuangan daerah memiliki batas,” katanya.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada operasional penanganan. Hak petugas yang selama ini berjibaku di lapangan juga ikut terdampak.

Dana harian atau upah bagi personel yang terlibat dalam penanganan karhutla disebut hingga kini belum dibayarkan. Arbert mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian Pemko karena personel di lapangan tetap membutuhkan dukungan untuk menjalankan tugas di tengah penanganan karhutla yang belum sepenuhnya berakhir.

Pemko sebelumnya telah menyiapkan penguatan anggaran melalui APBD Perubahan untuk mendukung penanganan karhutla dan kebencanaan. Namun, kebutuhan yang terus berlangsung membuat tambahan dukungan anggaran dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat menjadi penting.

“Persoalan tersebut menunjukkan bahwa karhutla yang berkepanjangan bukan hanya menguras tenaga petugas di lapangan, tetapi juga menekan kemampuan fiskal pemerintah daerah,” ujarnya.

Pemko Palangka Raya kini dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga operasi penanganan tetap berjalan sekaligus memastikan hak personel yang terlibat dapat dipenuhi di tengah kondisi APBD yang semakin terbatas.
(drt/ist).