Silaturahmi Eggi dan Damai ke Jokowi, Jalan Pulang dari Politik Tuduhan

CP – Kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo memasuki babak baru. Bukan karena penahanan tersangka yang sangat dinanti-nantikan sebagian orang, tetapi sowannya dari dari delapan tersangka, yaitu Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, ke kediaman Presiden Ke-7 yang biasa dipanggil Jokowi itu. Tentu menarik menelisik hasil pertemuan itu, bukan?

Pertemuan tertutup antara Eggi serta Damai dan Presiden ke-7 Jokowi berlangsung di Solo, di kediaman Jokowi. Tentu ini bukan sekadar silaturahmi personal. Ini adalah peristiwa politik yang sarat makna hukum, etika, dan filsafat kekuasaan.

Di satu sisi berdiri Jokowi sebagai pihak yang dituduh menggunakan ijazah palsu; di sisi lain Eggi dan Damai sebagai tersangka pencemaran nama baik yang kini berbalik arah, mengakui keaslian ijazah tersebut, khususnya Eggi dan datang langsung ke kediaman Jokowi.

Pertanyaannya bukan lagi apakah ijazah itu asli karena itu sudah diakui, melainkan apa yang sedang diupayakan Eggi dan Damai, dan ke mana pertemuan ini akan berujung secara politik dan hukum?

Apakah Eggi dan Damai meminta maaf demi bebas dari tuntutan? Ini cuma perkiraan saya saja. Tetapi secara realistis, sangat mungkin Eggi dan Damai berharap pertemuan ini berujung pada pemaafan personal yang berdampak pada keringanan hukum, bahkan penghentian perkara. Lha, apa bisa?

Dalam praktik hukum Indonesia, perdamaian dan pencabutan laporan memang kerap dijadikan dasar “restorative justice”, terutama dalam perkara pencemaran nama baik.

Namun Jokowi secara tegas memisahkan dua wilayah: maaf sebagai urusan pribadi, hukum sebagai urusan negara. 

Pernyataan ini penting. Ia menunjukkan Jokowi tidak ingin tampil sebagai figur yang menggunakan kekuasaan moralnya untuk “mengatur” proses hukum. Dengan kata lain, meskipun Eggi dan Damai meminta maaf dan Jokowi memaafkan, itu tidak otomatis membebaskan Eggi dan Damai dari konsekuensi hukum.

Secara politik, sikap ini menguntungkan Jokowi. Ia tampil sebagai negarawan yang tidak dendam, tetapi juga tidak mencampuradukkan belas kasih dengan supremasi hukum.

Etika politik seorang Eggi dan Damai, koreksi atau sekadar pelarian? Itu juga pertanyaan menarik. Namun secara etis, langkah Eggi dan Damai problematis. Tuduhan ijazah palsu bukan kritik kebijakan, melainkan serangan terhadap legitimasi personal seorang presiden. Tuduhan semacam ini menuntut standar pembuktian tinggi sejak awal. 

Fakta bahwa Eggi dan Damai baru “yakin” setelah melihat langsung ijazah menunjukkan bahwa tuduhan itu sejak awal lebih berbasis kecurigaan ideologis ketimbang verifikasi rasional.

Jika pengakuan keaslian ijazah lahir dari kesadaran moral, maka ia patut diapresiasi sebagai koreksi diri. Namun jika koreksi itu muncul setelah status tersangka ditetapkan, publik wajar bertanya: apakah ini pertobatan etis atau sekadar strategi bertahan hidup?

Etika politik menuntut tanggung jawab atas dampak pernyataan di ruang publik. Tuduhan Eggi, Damai dan enak tersangka lainnya telah memicu kegaduhan nasional, memperlebar jurang polarisasi, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan negara. Mengakui kesalahan saja tidak cukup tanpa kesediaan menanggung akibatnya.

Ketakutan akan dinginnya jeruji besi penjara adalah faktor psikologis yang tak terelakkan dalam pandangan publik. Tidak bisa dipungkiri, pengalaman Eggi berhadapan dengan penjara di masa lalu menjadi faktor psikologis kuat. Ketika ancaman hukum kembali nyata, naluri manusiawi untuk mencari jalan aman bekerja.

Dalam konteks ini, pertemuan dengan Jokowi bisa dibaca sebagai upaya menurunkan eskalasi risiko personal. Namun justru di sinilah letak paradoksnya, kebebasan berbicara yang sebelumnya digunakan secara agresif kini diuji oleh keberanian untuk bertanggung jawab. Politik bukan hanya soal berani menuduh, tetapi juga berani menanggung konsekuensi.

Usaha Eggi dan Damai dalam kacamata filsafat politik mencerminkan pergeseran dari rasionalitas komunikatif ke rasionalitas instrumental. Di awal, tuduhan dilontarkan sebagai klaim kebenaran moral. Namun ketika klaim itu runtuh, pendekatan berubah menjadi negosiasi, silaturahmi, dan pencarian maaf.

Ini bukan lagi pencarian kebenaran, melainkan pengelolaan risiko. Tindakan yang benar secara moral seharusnya dilakukan karena kewajiban etis, bukan karena takut hukuman. 

Jika permintaan maaf didorong oleh ketakutan, maka nilai moralnya berkurang, meskipun manfaat sosialnya tetap ada.

Secara politik, Jokowi berada di posisi kuat. Ia tidak perlu membalas, tidak perlu memaafkan secara publik, dan tidak perlu mengintervensi hukum. Semua opsi aman baginya. 

Sebaliknya, Eggi dan Damai berada di posisi defensif: reputasi terganggu, legitimasi moral melemah, dan ruang geraknya menyempit.

Pertemuan ini kemungkinan besar tidak akan menghentikan proses hukum, tetapi dapat memperhalus suasana publik dan menurunkan tensi politik. 

Jika Eggi dan. Damai benar-benar ingin memulihkan kehormatan etiknya, satu-satunya jalan adalah menghadapi proses hukum dengan terbuka dan konsisten, bukan berharap pada belas kasih personal semata.

Pada akhirnya, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa kebebasan berpendapat tanpa tanggung jawab etis akan selalu berujung pada krisis moral bagi pelakunya sendiri. 

Dan politik, cepat atau lambat, akan menagih harga dari setiap kata yang diucapkan di ruang publik.

sumber : fb Pepih Nugraha II