Atasi Karhutla, Pemerintah Tata Infrastruktur Air Gambut.

Atasi Karhutla, Pemerintah Tata Infrastruktur Air Gambut.

PALANGKA RAYA – Kemenko Pangan Hanif Faisol.Nurofiq menegaskan, Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui pembangunan infrastruktur tata air gambut.

Langkah ini dilakukan untuk membasahi lahan terdegradasi guna menekan risiko kebakaran berulang ungkal Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, kepada awak media, Minggu usai memimpin rapat evaluasi karhurla di Istana Isen Mulang, Minggu (1/11/2926).

Dikemukakan, langkah operasional ini disiapkan untuk mengantisipasi cuaca panas yang diprediksi kembali terjadi.

Ditambahkan, dari hasil analisis meteorologi menunjukkan potensi kembalinya cuaca panas setelah periode hujan dalam beberapa waktu ke depan.

“Proyeksi BMKG dan analisis tim ahli meteorologi menyatakan minggu ini kita akan turun hujan. Minggu depan, kita akan kembali ke cuaca panas hingga tiga minggu ke depan,” kata

Hanif didampingi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur (Wagub) Edy, dan dihadiri sejumlah Bupati, serta instansi terkait lainnya.

Baca Juga :  Pemerintah Kalteng Targetkan 1.500 Petani Sawit Rakyat Terdata Resmi.

Guna mendukung pemadaman dan pembasahan lahan, pemerintah akan menambah jumlah sumur bor di kawasan rawan kebakaran.

Selain itu, air dari Sungai Kahayan akan dialirkan untuk membasahi area gambut terdegradasi pada titik prioritas yang telah ditetapkan.

Lokasi prioritas tersebut mencakup kawasan Telawang Raya seluas 360 hektare dan Sabaru seluas 320 hektare. Selain itu, pembenahan juga dilakukan di area Tanjung Taruna hingga Tumbang Nusa dengan total luas mencapai 9.698 hektare.

Pengelolaan gambut yang berkelanjutan serta pemulihan vegetasi dan peran masyarakat menjadi elemen krusial, dilakukan jangka menengah dan jangka panjang.

“Perlu tetap dilakukan manajemen air di gambut, peningkatan revegetasi, dan revitalisasi masyarakat,” ujar Hanif.

Pemerintah daerah nantinya akan mengawal rancangan ini agar diterapkan di seluruh kabupaten dan kota sesuai kondisi wilayah masing-masing.(drt).