Setahun Kepemimpinan Fairid-Zaini Dewan Mulai Lakukan Evaluasi.
Palangka Raya. Cakrawalapedia.com – Satu tahun memimpin Kota Palangka Raya, kinerja Wali Kota Fairid Naparin bersama Wakil Wali Kota Achmad Zaini mulai dievaluasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya.
DPRD menilai, di balik sejumlah capaian pada pengelolaan administrasi dan keuangan daerah, masih ada pekerjaan rumah yang perlu dipercepat, terutama pada pelaksanaan program di lapangan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, Sabtu (20/2/2026), mengatakan, DPRD mencatat sejumlah capaian selama tahun pertama kepemimpinan Fairid–Zaini, sekaligus beberapa hal yang masih perlu dibenahi ke depan.
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Palangka Raya dinilai mampu menjaga konsistensi tata kelola anggaran. Hal ini tercermin dari keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI selama sembilan kali berturut-turut.
Syaufwan mengungkapkan, capaian ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah berjalan cukup baik.
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya juga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, PAD pada 2025 bertambah sekitar Rp11,6 miliar, seiring optimalisasi pemungutan pajak daerah.
Di bidang pelayanan publik, pemerintah kota mulai mendorong pembenahan birokrasi melalui berbagai inovasi. Salah satunya lewat penerapan konsep One Year One Innovation untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur.
Upaya tersebut berdampak pada capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemkot Palangka Raya dengan predikat BB, serta diraihnya penghargaan Zona Integritas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya.
DPRD juga menilai pemerintah kota berupaya mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Bantuan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut membantu menggerakkan kembali aktivitas usaha.
Selain itu, pengaktifan kembali car free day serta pelaksanaan pameran ekonomi dinilai menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk bangkit sekaligus memperluas pasar.
Sementara pada sektor infrastruktur, perhatian pemerintah kota terlihat melalui peninjauan langsung ke lapangan, termasuk ke Pasar Besar, kawasan Kahayan, serta sejumlah titik drainase. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan fasilitas publik dapat berfungsi dengan baik.
Meski demikian, DPRD menilai persoalan infrastruktur, khususnya drainase dan jalan lingkungan, masih menjadi pekerjaan rumah. Keluhan warga terkait genangan air dan kondisi jalan masih kerap muncul, terutama saat musim hujan.
“Penanganan drainase dan perbaikan jalan memang sudah berjalan, tapi masih perlu dipercepat. Perlu perencanaan yang lebih matang, terutama terkait alur dan arah buangan air,” pangkas Syaufwan.
Selain infrastruktur, pengelolaan sampah di beberapa sudut kota juga masih menjadi perhatian. DPRD menilai persoalan sampah membutuhkan solusi yang lebih sistemik dan berkelanjutan agar tidak terus berulang.
Pada aspek pelayanan pemerintahan, DPRD turut menyoroti kualitas aparatur sipil negara (ASN). Menurut Syaufwan, peningkatan profesionalisme ASN perlu dilakukan secara konsisten di seluruh unit kerja agar pelayanan publik benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
Ke depan, DPRD mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperkuat efektivitas kerja birokrasi yang lebih lincah dan responsif terhadap keluhan warga, termasuk melalui pemanfaatan aplikasi dan layanan berbasis digital.
Di bidang keuangan daerah, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah diharapkan terus dilanjutkan, khususnya pada sektor usaha, namun tetap memperhatikan keberlangsungan pelaku usaha kecil.
Untuk pembangunan fisik, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas drainase mikro dan makro di kawasan rawan banjir serta pemeliharaan jalan lingkungan.
Secara keseluruhan, fondasi tata kelola pemerintahan sudah mulai terbentuk. “Tantangannya bagaimana memastikan pelaksanaannya di lapangan bisa lebih cepat dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.(red).
