Kurang Harmonis, DPD-Perjuangan Kalteng Copot Sekretaris dan Bendahara
PALANGKA RAYA – Kurang harmonis, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Tengah melakukan perombakan struktur kepengurusan periode 2025–2030.
Dua posisi strategis, yakni sekretaris dan bendahara, kini mengalami pergantian setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menerbitkan surat keputusan (SK) evaluasi kepengurusan.Wisata Kalimantan Tengah
Mantan bendara sebelumnya Wiyatno yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kapuas dipercaya mengisi posisi Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalteng menggantikan Zuli Eko Prasetyo.
Sementara jabatan bendahara yang sebelumnya dipegang Yustinus Tenung kini dipercayakan kepada Bambang Irawan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalteng, Yohanes, Selasa (10/11/2026) membenarkan adanya perubahan susunan kepengurusan tersebut. Menurutnya, pergantian itu merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan DPP.
“Ya kami menerima SK DPP mengenai evaluasi terhadap sekretaris dan bendahara DPD,” kata Yohanes.
Meski membenarkan adanya pergantian, Yohanes tidak menjelaskan secara terperinci pertimbangan yang mendasari keputusan DPP tersebut. Ia berharap penyegaran struktur organisasi dapat memperkuat soliditas partai dalam menghadapi agenda politik mendatang.
Dikatakannya, “semoga kedepannya dengan adanya penyegaran ini PDI Perjuangan Kalteng semankin solid menghadapi kontestasi politik ke depan,” ujarnya.
Dikemukakan, Bambang Irawan menyatakan kesiapannya menjalankan amanah baru sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalteng. Ia mengaku akan berupaya maksimal sekaligus melakukan pembenahan terhadap hal-hal yang dinilai masih perlu diperbaiki dalam organisasi.Cari Peta Wilayah
“Ya intinya saya akan menjalankan (tugas) semaksimal mungkin dan akan melakukan pembenahan-pembenahan yang perlu dibenahi,” ujar Bambang.
Bambang juga memberikan penjelasan mengenai dicopotnya terhadap dua pengurus sebelumnya. Ia menyebut, berdasarkan penilaian DPP, pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris maupun bendahara dinilai belum berjalan secara optimal.
“Ya itu kan dari penilaian DPP kan mereka belum optimal, itu aja. Belum optimal melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasar dari surat itu kan kelihatan,” ungkapnya.
Ketika disinggun mengenai kemungkinan adanya kaitan antara pergantian tersebut dengan persoalan internal partai, termasuk pelaporan Zuli Eko Prasetyo dan Yustinus Tenung terhadap Ketua DPD PDI Perjuangan Kalteng, Yohanes, ke Polda, Bambang mengakui persoalan ketidakharmonisan turut menjadi bagian dari dinamika yang terjadi. “Ya terkait itu juga karena ada ketidakharmonisan,” katanya.
Menurut Bambang, persoalan yang terjadi di dalam tubuh partai semestinya dapat diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi, bukan dibawa keluar.
“Ya itu seharusnya internal, bisa diselesaikan di internal,” tegasnya.
Ia juga menyinggung langkah pelaporan terhadap ketua partai yang dinilainya menjadi salah satu persoalan dalam hubungan internal kepengurusan.
“Ya, itu kan justru dia melaporkan melaporkan ketua kan. Dia dia sendiri kok yang melaporkan,” ujarnya.
Bambang kembali menegaskan, evaluasi terhadap kepengurusan sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang dinilai belum maksimal, termasuk persoalan pemahaman terhadap tanggung jawab jabatan.
“Ya, kita bilang tidak optimal dan juga mungkin tidak memahami tugas dan fungsi dia,” tukasnya. (drt/ist).
