Dewan Dorong Ada Koordinator Perkuat Pengawasan MBG
Palangka Raya – Wakil rakyat yang kini duduk sebagai Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugiyarto mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng segera menetapkan koordinator dari unsur perangkat daerah guna memperkuat pengawasan dan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai, belum adanya penanggung jawab teknis yang jelas membuat koordinasi antarinstansi tidak berjalan maksimal.
Diungkapkan, hingga kini sejumlah persoalan muncul di lapangan karena jalur koordinasi tidak terstruktur. Ia mengungkapkan sudah menyampaikan langsung kepada Sekretaris Daerah agar pemerintah provinsi menunjuk satu perangkat daerah sebagai koordinator utama.
“Melalui Sekda kemarin saya minta pemerintah provinsi menunjuk salah satu sebagai koordinator. Karena ini tidak jelas ini siapa yang mengoordinir, tapi yang bertanggung jawab memang SPPG,” ujarnya, di Palangka Raya, Jumat (14/11/2025) akhir pekan tadi.
Keberadaan SPPG sebagai instansi vertikal diniai sering memunculkan kendala, sehingga dibutuhkan koordinator dari dinas yang sehari-hari berinteraksi dengan pelaksanaan MBG. Koordinator tersebut diharapkan mampu memastikan pengawasan berjalan efektif, terutama terkait distribusi makanan dan keamanan pangan.
Ditegaskannya, langkah cepat harus diambil untuk mencegah terulangnya insiden keracunan MBG seperti yang terjadi di beberapa daerah lain.
Kalau ada hal-hal yang seperti kita khawatirkan segera kita tangani agar tidak keracunan. Kalau ada yang keracunan malah repot lagi kita,” katanya.
Ia mengungkapkan, DPRD telah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Plt Sekda Kalteng dan mendorong agar Pemprov segera mengambil tindakan konkret.
Pihaknya berharap supaya MBG di Kalteng sesegera mungkin bisa dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi untuk mengambil langkah pengamanan supaya tidak terjadi keracunan seperti di daerah lain, paparnya.
Selain penunjukan koordinator, Sugiyarto meminta pemerintah provinsi menggelar rapat koordinasi lintas sektor. Pertemuan itu dianggap penting untuk menyatukan langkah sekaligus memastikan setiap instansi memahami tugas masing-masing.
“Kemudian ada koordinator yang ditunjuk supaya kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan segera kita lakukan pencegahan,” pungkasnya. (drt/ist).
