Ketua DPD GMNI Kalimantan Tengah Menyayangkan Usulan Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Palangka Raya, 10 November 2025 — DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Tengah menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyayangkan usulan penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional.
Ketua DPD GMNI Kalimantan Tengah, Maulana, S.T, menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk distorsi sejarah dan penghinaan terhadap korban penindasan selama rezim Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade.
“Kita tidak boleh melupakan bahwa masa kekuasaan Soeharto bukanlah era kepahlawanan, melainkan periode kelam dalam perjalanan bangsa. Demokrasi dibungkam, rakyat dibatasi hak politiknya, kebebasan berekspresi dihancurkan, dan mahasiswa serta aktivis menjadi korban kekerasan negara,” tegas Maulana.
GMNI Kalimantan Tengah memandang bahwa wacana pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah bagian dari upaya sistematis memutihkan sejarah dan menormalkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru.
Pada masa itu, aktivis politik, buruh, petani, dan mahasiswa ditangkap, diasingkan, bahkan dibunuh tanpa proses hukum.
“Kita perlu menegaskan: penghargaan tertinggi kepada seseorang yang dianggap pahlawan tidak bisa diberikan kepada sosok yang sejarahnya penuh dengan represi dan ketidakadilan. Ini bukan persoalan dendam sejarah, melainkan tanggung jawab moral agar bangsa ini tidak kehilangan ingatan kolektif,” lanjut Maulana.
Menurut DPD GMNI Kalimantan Tengah, gelar Pahlawan Nasional merupakan simbol penghormatan tertinggi dari bangsa kepada mereka yang berjuang demi kepentingan rakyat, kemerdekaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Gelar itu tidak boleh diberikan atas dasar romantisme pembangunan fisik semata, apalagi kepentingan politik kelompok tertentu.
Soeharto memang memimpin pembangunan ekonomi di awal masa pemerintahannya, tetapi itu dibayar mahal dengan hilangnya kebebasan politik, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), melakukan genosida terhadap rakyatnya sendiri yang ter afiliasi dengan Partai Tertentu serta penguasaan ekonomi oleh segelintir elite dan kroni.
“Kita harus belajar dari sejarah bahwa pembangunan tanpa demokrasi melahirkan kesenjangan dan ketidakadilan. Kita tidak bisa menyebut pahlawan bagi seseorang yang membungkam rakyat demi stabilitas semu, apalagi sampai melakukan genosida terhadap rakyatnya sendiri” tambahnya.
GMNI Kalimantan Tengah menegaskan bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan masa lalunya, tetapi bangsa yang berani mengakui luka sejarah dan belajar darinya.
Sebagai organisasi mahasiswa yang berhaluan Marhaenisme, GMNI berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta menanamkan nilai Nasionalisme Indonesia yaitu Nasionalisme Kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap bentuk penyelewengan sejarah atau upaya pemutihan terhadap rezim otoriter adalah ancaman terhadap cita-cita bangsa.
“Rekonsiliasi bukan berarti melupakan. Keadilan tidak akan tegak jika kebenaran disembunyikan. Dan sejarah tidak bisa diputar hanya untuk membenarkan kepentingan politik masa kini,” kata Maulana menegaskan.
GMNI Kalimantan Tengah juga menyerukan kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa, akademisi, sejarawan, dan masyarakat sipil untuk bersama menolak glorifikasi terhadap figur-figur yang berkontribusi pada penindasan dan ketidakadilan.
“Kita harus teguh menjaga moralitas sejarah bangsa ini. Jangan sampai generasi muda kehilangan arah karena sejarahnya dibungkam dan diselewengkan. Kepahlawanan sejati hanya lahir dari keberpihakan kepada rakyat, bukan dari kekuasaan yang menindas,” tutup Maulana.
DEWAN PIMPINAN DAERAH GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)
Kalimantan Tengah
Jl. Aries No.235 Kota Palangka Raya
Email: dpdgmnikalteng.id@gmail.com
Palangka Raya, 10 November 2025
Hormat Kami,
Maulana, S.T
Ketua DPD GMNI Kalimantan Tengah
