Dari Kebijakan ke Aksi : 4 Prinsip dan 15 Indikator Pengelolaan Lanskap Darat-Laut Terpadu

Cakrawala Pedia – Sebagai respons terhadap degradasi pada ekosistem darat dan laut, Pemerintah Indonesia telah meletakkan fondasi kebijakan yang kuat. Regulasi seperti Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja telah mengamanatkan harmonisasi tata ruang darat dan laut. Komitmen ini diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2025-2045, yang menargetkan penyatuan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.

Namun, bagaimana menerjemahkan kebijakan tingkat tinggi ini menjadi aksi nyata di lapangan? Sebuah studi dari sebagai bagian dari Proyek SOLUSI (Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia) atas kerja sama Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan Pemerintah Jerman yang dibantu oleh tim  Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) IPB University  memperkenalkan kerangka kerja praktis yang menjawab tantangan tersebut

Kerangka Aksi Pengelolaan LaS Terpadu

Untuk menerjemahkan kebijakan yang sudah ada menjadi praktik nyata, konsep pengelolaan LaS yang telah dibangun oleh Konsorsium Proyek SOLUSI dan kemudian diperkuat oleh PKSPL IPB University memperkenalkan kerangka kerja yang dibangun berdasarkan empat (4) prinsip inti. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memandu tata kelola lanskap dan bentang laut Indonesia yang saling terhubung, berkelanjutan, dan inklusif.

Empat (4) prinsip dasar pengelolaan LaS terpadu:

1. Keterhubungan dalam bentang darat dan laut (Positive LaS interconnectedness):
Prinsip ini menekankan penguatan hubungan positif antara ekosistem darat dan laut, dengan kesadaran penuh bahwa setiap tindakan di darat memiliki dampak langsung terhadap kesehatan lingkungan laut.

2. Tata kelola yang inklusif (LaS inclusive governance):
Prinsip ini mendorong perencanaan dan pengelolaan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor – pertanian, kehutanan dan pariwisata – dan tingkat pemerintahan, dengan fokus kuat pada kesetaraan gender dan inklusi sosial.

3. Pembangunan Berkelanjutan (LaS sustainable development):
Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan kesehatan serta kelangsungan sumber daya alam dalam jangka panjang.

4. Ketahanan masyarakat dan ekosistem pesisir (Coastal Community and Ecosystem Resilience):
Prinsip ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, serta mengakui kearifan lokal dan sistem kepemilikan tradisional mereka.

Mengukur Kesuksesan: 15 Indikator Kunci Pengelolaan Darat-Laut yang Terintegrasi

Untuk memastikan efektivitas pendekatan terpadu ini, studi oleh PKSPL IPB University mengusulkan sebanyak 15 indikator kinerja utama untuk mengukur pengelolaan darat-laut yang terintegrasi.

Indikator-indikator ini dikembangkan melalui proses konsultasi yang ketat, termasuk Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) nasional dan regional, untuk memastikan indikator-indikator tersebut tidak hanya tangguh tetapi juga praktis dan dapat diimplementasikan dalam proyek SOLUSI.

Berikut ini adalah indikator-indikator yang disusun berdasarkan empat prinsip dasar pengelolaan LaS yang saat ini masih terus divalidasi oleh berbagai ahli:

Prinsip 1: Keterhubungan Positif Bentang Darat dan Laut (Positive LaS Interconnected

• Sampah yang terbuang ke laut: mengukur banyaknya sampah yang dihasilkan dari bentang darat yang terbuang ke wilayah laut
• Kondisi ekosistem sempadan badan air (sungai dan non sungai): melihat pengelolaan ekosistem sempadan yang sudah dilakukan
• Kondisi ekosistem sempadan pesisir: melihat pengelolaan ekosistem hutan sempadan pesisir yang sudah dilakukan
• Kondisi sedimen sungai: melihat pengelolaan sedimentasi sungai yang sudah dilakukan.

Prinsip 2: Tata Kelola yang Inklusif (LaS inclusive governance)

• Tingkat integrasi tata ruang darat dan laut: menilai implementasi kebijakan pengelolaan ruang darat dan laut terintegrasi
• Forum komunikasi multipihak: keberadaan kelompok kerja multipihak yang mengimplementasikan pengelolaan LaS terintegrasi
• Peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan LaS: ketersediaan pelatihan untuk meningkatkan SDM berkompeten pengelolaan LaS terintegrasi.

Prinsip 3: Pembangunan Berkelanjutan (LaS sustainable development)

• Rasio lahan kritis terhadap total luas lahan: perbandingan lahan terdegradasi dengan total area
• Kualitas air sungai: memantau kesehatan air sungai dengan mengukur kondisi fisiknya, kandungan kimia seperti racun dan nutrisi, serta ketersediaan oksigen di dalamnya.
• Kualitas badan air non sungai: memantau kesehatan air di area yang tidak terhubung dengan sungai (embung, waduk, danau, situ) dengan mengukur kondisi fisiknya, kandungan kimia seperti racun dan nutrisi, serta ketersediaan oksigen di dalamnya.
• Kualitas air laut: memantau kesehatan air laut dengan mengukur kondisi fisiknya, kandungan kimia seperti racun dan nutrisi, serta ketersediaan oksigen di dalamnya.
• Kualitas ekosistem pesisir dan laut (mangrove, lamun, terumbu karang): menilai kondisi habitat kritis seperti hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang dengan mengukur persentase tutupan maupun kerapatannya.

Prinsip 4: Ketahanan masyarakat dan ekosistem pesisir (Coastal Community and Ecosystem Resilience):

• Indeks pengelolaan resiko bencana: hasil analisa potensi ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.
• Upaya pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya pesisir: tingkat keberhasilan mengurangi ketergantungan masyarakat pesisir pada sumberdaya pesisir.
• Upaya pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya lahan: tingkat keberhasilan mengurangi ketergantungan masyarakat pesisir pada sumberdaya lahan.

Dengan memantau indikator-indikator ini secara sistematis, para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan regional dapat membuat keputusan yang lebih tepat, melacak kemajuan, dan memastikan pengelolaan lanskap dan bentang laut Indonesia yang tak ternilai harganya secara efektif dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

“Penyusunan indikator pengelolaan diharapkan menjadi instrumen untuk  pengawasan dan evaluasi kinerja pengelolaan LaS, sehingga tindakan yang tepat dapat segera dilakukan jika terjadi permasalahan,”  tegas Taryono Kodiran, Dosen IPB University yang juga terlibat dalam studi pengembangan indikator pengelolaan LaS bersama proyek SOLUSI.