Pentingnya Pengelolaan Lanskap Darat-Laut Terpadu di Indonesia
Cakrawala Pedia – Bentang atau lanskap darat dan laut (land and seascape – LaS) seringkali dilihat sebagai ekosistem berbeda dan tidak saling terkait, sehingga pendekatan pengelolaannya pun masih tersekat-sekat (fragmented) terutama berdasarkan batas administrasi. Padahal, kesehatan lanskap darat tidak bisa terpisahkan dengan kesehatan lingkungan pada lanskap laut.
Menjawab tantangan ini, sebuah kerangka kerja baru yang dikembangkan oleh Proyek SOLUSI (Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia) atas kerja sama Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan Pemerintah Jerman yang dibantu oleh tim Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) menawarkan pendekatan komprehensif untuk mengelola ekosistem yang saling terhubung ini demi masa depan yang berkelanjutan.
Ancaman Nyata di Balik Pengelolaan yang Terfragmentasi
Indonesia, negara kepulauan dengan kekayaan alam yang luar biasa tersebar di lebih dari 17 ribu pulau, menghadapi berbagai ancaman degradasi baik di darat maupun laut. Interaksi yang kompleks antara lanskap darat dan laut semakin terganggu akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim.
Konsekuensi dari pengelolaan yang terpisah sudah terlihat jelas di seluruh nusantara, seperti:
- Lanskap darat: degradasi hutan, bencana alam, penurunan kualitas keanekaragaman hayati, dan kemiskinan yang terus berlanjut.
- Lanskap laut: gelombang ekstrem, timbulan sampah di muara, pencemaran laut, penurunan kualitas air laut, dan penurunan kualitas keanekaragaman hayati laut yang secara jangka panjang meningkatkan kerentanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pesisir.
Salah satu contoh paling nyata adalah Teluk Jakarta yang menerima sekitar 16-23 ton sampah setiap hari dari aliran sungai-sungai di sekitarnya. Pendekatan yang terpecah ini tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga memperburuk kondisi sosial-ekonomi, di mana sekitar 68% desa pesisir menghadapi kemiskinan.
Semua isu yang terjadi di lanskap darat maupun laut ini memiliki dampak nyata pada penurunan potensi ekonomi dan pada akhirnya mendorong masyarakat masuk pada kondisi kemiskinan.
Koneksi Tak Terlihat: Mengapa Integrasi LaS Penting?
Lanskap darat dan laut atau LaS didefinisikan sebagai suatu wilayah geografis yang membentang dari titik tertinggi di daratan dalam satu sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) hingga wilayah perairan laut sejauh 12 mil. Hal ini merupakan rancangan awal yang akan diujicobakan selama proyek SOLUSI berlangsung.
Inti dari pengelolaannya secara terpadu adalah konsep konektivitas ekologi, yaitu hubungan penting antara ekosistem darat dan laut. Hubungan ini difasilitasi oleh aliran sungai yang membawa nutrisi penting, hingga jalur migrasi spesies yang melintasi kedua wilayah tersebut.
Pengelolaan ini melibatkan serangkaian proses yang menerapkan prinsip-prinsip keterkaitan positif lanskap darat dan laut, pengelolaan inklusif, pembangunan keberlanjutan dan jaminan ketahanan masyarakat serta ekosistem terhadap perubahan iklim.
Namun, aktivitas manusia seperti urbanisasi, industrialisasi, dan perubahan tata guna lahan telah mengganggu keseimbangan alami ini, mengancam keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem.
Ilustrasi konektivitas bentang darat dan laut (land and seascape), mulai dari hutan, pertanian, pemukiman, pesisir, hingga ekosistem laut. Program SOLUSI menekankan pentingnya pengelolaan terpadu untuk menjaga keseimbangan ekologi dan meningkatkan ketahanan masyarakat. (ilustrasi: CIFOR – ICRAF)
SOLUSI: Peta Jalan Menuju Pengelolaan Secara Holistik
Melalui Proyek SOLUSI, studi yang dilakukan bersama PKSPL IPB University menyediakan peta jalan penting bagi pengelolaan LaS. Pendekatan yang ditawarkan menekankan pentingnya menerapkan strategi holistik yang mengakui konektivitas vital antara darat dan laut. Saat ini konsep pengelolaan LAS yang terintegrasi sedang disusun dengan menurunkan prinsip-prinsip utama menjadi kriteria dan dilanjutkan menjadi indikator yang nantinya dapat diukur dan dipantau secara berkala oleh pemerintah dan mitra strategis lainnya dalam mendorong kebijakan yang terintegrasi.
Integrasi ini menjadi sangat krusial untuk membantu pengelolaan keanekaragaman hayati, baik dalam konteks konservasi maupun restorasi lingkungan yang sudah terdegradasi.
Sebagai respons, Pemerintah Indonesia telah meletakkan dasar hukum untuk integrasi melalui kebijakan seperti Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan harmonisasi tata ruang darat dan laut. Komitmen ini diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menargetkan penyatuan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
Masa Depan Berkelanjutan Dimulai dari Integrasi
Dengan menyatukan upaya dari hulu hingga ke hilir, Indonesia memegang kunci untuk masa depan yang lebih baik: keanekaragaman hayati yang terjaga, masyarakat yang tangguh, dan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Aksi kolaboratif ini telah dimulai. Melalui Proyek SOLUSI, sebuah konsorsium yang terdiri dari GIZ, CIFOR-ICRAF, SNV, dan Yayasan KEHATI beserta mitra lokalnya, kini bekerja di lapangan untuk menjadikan pengelolaan terpadu sebagai sebuah kenyataan di Provinsi Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah.
Ini lebih dari sekadar proyek; ini adalah investasi untuk generasi mendatang. Sudah saatnya kita semua—pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat—mengambil peran. Mari jadikan keberhasilan di tiga “laboratorium hidup” ini sebagai inspirasi untuk mereplikasi pendekatan serupa di seluruh nusantara, demi mewariskan Indonesia yang lestari.
Sumber : YAYASAN KEHATI
